Kamis, 29 Desember 2011

Transportasi Publik


Tindak Kejahatan Dalam Angkot

Transportasi publik di Indonesia akhir-akhir ini mendapat perhatian khusus oleh berbagai pihak. Transportasi umum yang punya image murah, kini memiliki image baru yaitu rawan tindak kejahatan, khususnya kejahatan seksual yang menimpa penumpang wanita. Berbagai macam pelecehan seksual terjadi dalam transportasi rakyat ini. Teranyar kasus pemerkosaan bergilir didalam angkot. Pelakunya tak lain dan tak bukan adalah supir dan kernet angkot itu sendiri. Tentu hal tersebut menjadi sangat traumatis, bukan hanya bagi korban tetapi juga bagi para pelanggan dan pengguna jasa angkot tersebut. Jika supir dan kernetnya saja malah “mengakali” penumpangnya, lalu siapa yang bisa memberikan jaminan keamanan? Fasilitas dan kenyamanan yang pas-pasan ditambah dengan keamanan yang jauh dari kata layak seolah menjadi gambaran umum potret transportasi publik di Indonesia. Hendaknya peran pemerintah harus lebih nyata dalam mengantisipasi dan menangani kejahatan yang sering terjadi pada penumpang ankutan kota.

Harus ada standar kelayakan kendaraan dan juga standar kelayakan bagi pengemudi dan kernet angkot. Tes kesehatan mental dan fisik hendaknya dilakukan secara rutin dan berkala pada para pengemudi dan kernet angkot. Razia dokumen kelengkapan mengemudi pun harus dilakukan sesering mungkin, salah satu aspek yang harus menjadi perhatian adalah kaca angkot yang harus bisa dilihat dari luar. Namun kewaspadaan dan kehati-hatian para penumpang harus tetap ada. Dengan begitu kemungkinan tindak kejahatan dalam transportasi publik bisa dtekan.




*Referensi berdasarkan perenungan pribadi, berita-berita di media massa (khususnya metro tv)

1 komentar:

  1. sungguh ironis memang wajah transportasi indonesia.
    yang seharusnya memberikan kesejahteraan dan k emudahan masyarat dalam segala kegiatan. dan mampu menyingkatkan waktu tempuh.
    namun, malah menimbulkan masalah baru yaitu kejahatan yang tumbuh subur yang ttidak segan-segan menghabisi nyawa korbannya.
    dalam hal ini bukan hanya dibutuhkan peranan pemerintah, namun juga seluruh kalangan masyarakat dan seluruh instansi terkait.

    BalasHapus